Analisa Permendikdasmen No 8 Tahun 2026 tentang Pedoman BOSP Tahun 2026

Blog tentang Pendidikan - Dana sekolah sudah cair? Senang tentu saja. Tapi di balik kebahagiaan itu, sering muncul rasa pusing menghadapi aturan yang rumit dan bikin was-was. Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak kepala sekolah dan bendahara merasakan hal yang persis sama.

Kabar baiknya, dalam beberapa menit ke depan kita akan membedah tuntas aturan dana BOSP terbaru sesuai Permendikdasmen No 8 Tahun 2026. 

Bukan sekadar teori, tapi panduan praktis yang bisa langsung dipakai di sekolah. Tujuannya satu yaitu memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar terasa manfaatnya bagi siswa. Mari kita mulai perjalanan memahami dana BOSP dengan cara yang lebih sederhana.

Apa Itu Dana BOSP?

Dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bisa diibaratkan sebagai uang jajan operasional dari pemerintah pusat untuk sekolah. Fungsinya membiayai kebutuhan sehari-hari seperti alat tulis kantor, listrik, internet, atau kegiatan pengembangan siswa.

Satu kata kunci yang melekat pada dana ini adalah nonpersonalia. Artinya, dana BOSP tidak boleh digunakan untuk membayar gaji pokok guru atau staf yang berstatus Aparatur Sipil Negara. 

Pembedanya tegas yakni dana ini untuk operasional, bukan untuk personalia yang sudah menjadi tanggungan pemerintah daerah.

Dalam pengelolaannya, ada lima prinsip utama yang harus dipegang teguh. Anggap saja ini sebagai kompas setiap kali sekolah hendak membelanjakan dana:

Fleksibel berarti penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah. Tidak boleh kaku dan seragam karena setiap sekolah punya karakteristik berbeda.

Efektif menekankan bahwa setiap pengeluaran harus benar-benar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Jangan sampai dana habis tapi dampaknya tidak terasa.

Efisien mengajarkan kita untuk mendapatkan hasil maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Setiap rupiah harus dihitung dengan cermat.

Akuntabel dan transparan adalah dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Setiap penggunaan Dana BOS harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas sekaligus dikelola secara terbuka kepada para pemangku kepentingan. 

Prinsip ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi tata kelola keuangan publik yang sehat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Permendikdasmen No 8 Tahun 2026.

Mengenal Peruntukan dari Dana BOSP

Sekilas nama-nama dana dalam BOSP terlihat banyak dan membingungkan. Namun sebenarnya strukturnya rapi dan mudah dipahami. Mari kita bedah satu per satu.

Pertama, ada BOP PAUD yang diperuntukkan bagi satuan pendidikan anak usia dini. Kedua, BOS yang sudah akrab di telinga kita untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Ketiga, BOP Kesetaraan untuk program paket A, B, dan C.

Masing-masing cabang dana ini kemudian memiliki tiga jenis atau "rasa" yang berbeda. Reguler adalah jenis paling umum untuk operasional rutin sehari-hari. 

Kinerja merupakan bonus bagi sekolah-sekolah yang berprestasi. Sementara Afirmasi dikhususkan untuk membantu sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah khusus lainnya.

Yang menarik, satu sekolah bisa mendapatkan kombinasi dari beberapa jenis dana ini sekaligus tergantung kondisi dan prestasinya. Misalnya sekolah di daerah 3T yang juga berprestasi bisa mendapat dana reguler plus afirmasi plus kinerja.

Alur Pencairan Dana BOSP

Pertanyaan yang paling ditunggu: bagaimana cara dana dihitung dan akhirnya sampai ke rekening sekolah? Prosesnya hanya tiga langkah sederhana.

Langkah pertama, kementerian menghitung jatah dana sekolah menggunakan rumus yang simpel: biaya satuan per siswa dikali jumlah siswa. Semakin banyak siswa, semakin besar dana yang diterima. Ini adil karena menyesuaikan dengan beban operasional.

Langkah kedua, data jumlah siswa diambil dari satu sumber tunggal yang tidak bisa ditawar: Dapodik. Data yang ditarik adalah data per tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Tanggal ini penting sekali untuk dicatat dan dilingkari merah di kalender.

Langkah ketiga, dana ditransfer langsung dari pusat ke rekening sekolah. Tidak ada perantara, tidak ada potongan di tengah jalan. Sistem ini dirancang agar dana cepat sampai dan utuh.

Sekali lagi, Dapodik adalah kunci segalanya. Akurat atau tidaknya data di Dapodik sebelum tanggal keramat itu menentukan besar dana setahun ke depan. 

Jika data siswa tidak akurat atau telat diperbarui, dana yang cair bisa berkurang drastis. Anggap saja Dapodik sebagai kunci brangkas. Kalau kuncinya salah, brangkas tidak akan terbuka sempurna.

Aturan Belanja yang Perlu Diperhatikan

Dana sudah di rekening. Sekarang pertanyaannya, bagaimana aturan main membelanjakannya? Apa saja yang boleh dan bagaimana batasannya?

Kewajiban Literasi: 10 Persen untuk Buku

Aturan pertama yang bersifat wajib adalah alokasi untuk pengembangan literasi. Untuk dana BOS dan BOP Kesetaraan reguler, minimal 10 persen dari total dana harus digunakan untuk pengembangan perpustakaan, terutama pembelian buku bacaan. Bukan sekadar buku teks pelajaran, tapi buku-buku yang bisa menumbuhkan minat baca siswa.

Untuk BOP PAUD, porsinya sedikit berbeda yaitu minimal 5 persen. Ini adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar. Membangun budaya baca sejak dini adalah fondasi penting pendidikan.

Batas Maksimal Honorarium

Topik yang paling sering ditanyakan adalah soal honorarium. Ada pagu atau batas maksimal untuk membayar honor guru dan tenaga kependidikan non-ASN. Aturannya berbeda tergantung jenis sekolah.

Untuk sekolah negeri penerima BOS, pagu honorarium maksimal 20 persen dari total dana. Sementara untuk sekolah swasta, serta semua jenjang PAUD dan kesetaraan, pagunya lebih tinggi yaitu maksimal 40 persen. Perbedaan ini penting dicatat saat menyusun anggaran agar tidak melampaui batas.

Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pemeliharaan mencakup perbaikan kecil seperti mengecat tembok yang kusam, memperbaiki meja kursi yang goyang, atau perbaikan ringan lainnya. Untuk pos ini, pagunya sama rata untuk semua dana reguler: maksimal 20 persen dari total dana yang diterima.

Hal-hal yang Dilarang dalam Penggunaan Dana

Memahami larangan sama pentingnya dengan memahami aturan belanja. Ini bukan sekadar kepatuhan administratif, tapi melindungi sekolah dari masalah hukum di kemudian hari. 

Pemerintah serius soal ini. Pasal 66 Permendikdasmen No 8 Tahun 2026 dengan tegas menyatakan bahwa pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Bukan teguran biasa, tapi konsekuensi hukum nyata.

Apa saja yang termasuk lampu merah? Beberapa larangan sudah jelas seperti tidak boleh mentransfer dana ke rekening pribadi atau meminjamkan kepada pihak manapun. Tapi ada juga larangan yang sering menjadi jebakan.

Dana BOSP tidak boleh digunakan untuk membeli software pelaporan atau membayar aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Juga tidak bisa dipakai untuk renovasi bangunan kategori sedang hingga berat, apalagi membangun gedung baru. Perbaikan yang diperbolehkan hanya bersifat ringan dan pemeliharaan.

Daftar lengkap larangan ini wajib dipahami dan ditempel sebagai pengingat agar tidak terperosok ke area terlarang.

Jadwal Pelaporan Dana BOSP

Setelah dana dibelanjakan dengan benar, tugas belum selesai. Ada satu tahap krusial yang sering diabaikan padahal menentukan nasib pendanaan tahun depan: pelaporan. Ketepatan waktu pelaporan adalah kunci membuka pintu dana berikutnya.

Dua tanggal keramat wajib dilingkari merah di kalender. 31 Juli adalah batas akhir laporan dana tahap pertama. Laporan ini ibarat kunci untuk membuka pencairan dana tahap kedua. 31 Januari tahun berikutnya adalah deadline laporan setahun penuh. Laporan ini menjadi tiket untuk mendapatkan dana di tahun anggaran berikutnya.

Keterlambatan pelaporan berdampak langsung pada kantong sekolah. Telat satu bulan saja, dana tahap berikutnya dipotong 2 persen. Telat dua bulan, potongan bertambah jadi 3 persen. Telat tiga bulan atau lebih, potongan maksimal 4 persen. Lumayan besar hanya karena kelalaian administratif.

Tapi ada risiko yang lebih fatal dari sekadar potongan. Sesuai Pasal 60, jika keterlambatan sudah dianggap kebangetan, sekolah bisa tidak menerima dana sama sekali. Bisa untuk tahap berikutnya, bahkan untuk setahun penuh ke depan. Ini risiko yang benar-benar harus dihindari.

File Unduhan Permendikdasmen No 8 Tahun 2026

Bagi Bapak/Ibu yang berminat mempelajari langsung sumber asli dari pembahasan kita kali ini, penulis akan membagikan file Permendikdasmen No 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Dana BOSP.

Dokumen resmi ini sangat penting untuk dimiliki sebagai rujukan utama dalam pengelolaan dana di sekolah. 

Dengan membaca langsung aturan aslinya, Bapak/Ibu bisa melakukan pengecekan mandiri, memastikan setiap langkah yang diambil sudah sesuai ketentuan, dan menjadikannya bahan diskusi dalam rapat-rapat perencanaan bersama guru serta staf.

File tersebut bisa diunduh melalui tautan berikut. Penulis sarankan untuk menyimpannya di drive sekolah atau mencetaknya sebagai dokumen pegangan agar mudah diakses kapan saja diperlukan.

Link Unduh: [Permendikdasmen No 8 Tahun 2026]

Semoga dokumen ini bermanfaat dan membantu Bapak/Ibu dalam mengelola dana BOSP dengan lebih percaya diri, transparan, dan akuntabel. Selamat mempelajari!

Kesimpulan

Semua aturan yang tampak rumit dalam pengelolaan dana BOSP sebenarnya bermuara pada satu tujuan sederhana: memastikan setiap rupiah dana pendidikan benar-benar sampai dan bermanfaat bagi siswa. 

Fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi bukan sekadar kata-kata indah, tapi panduan praktis yang melindungi sekolah sekaligus memastikan dana tepat sasaran.

Data Dapodik yang akurat, pemahaman tentang jenis dana, kepatuhan pada pagu belanja, kewaspadaan terhadap area terlarang, serta ketepatan waktu pelaporan adalah kunci sukses pengelolaan dana BOSP. 

Dengan memahami semua ini, sekolah tidak hanya aman dari masalah hukum, tapi juga bisa mengoptimalkan dana untuk kemajuan pendidikan.

Sekarang setelah panduan ini ada di tangan, pertanyaannya kembali kepada kita: bagaimana memanfaatkan pengetahuan ini untuk membuat anggaran yang lebih cerdas, lebih transparan, dan lebih berdampak bagi anak didik?

Pertanyaan Umum (FAQ)

1. Apa perbedaan utama BOSP dengan BOS sebelumnya?

BOSP adalah penyempurnaan dari BOS dengan cakupan lebih luas mencakup PAUD dan kesetaraan, serta pengaturan lebih rinci tentang alokasi dana seperti kewajiban literasi 10 persen dan pagu honorarium yang lebih terstruktur.

2. Apakah dana BOSP bisa digunakan untuk membayar guru honorer?

Bisa, tapi terbatas pada pagu yang ditentukan. Untuk sekolah negeri maksimal 20 persen, sementara sekolah swasta serta PAUD dan kesetaraan maksimal 40 persen dari total dana.

3. Bagaimana jika data Dapodik sekolah tidak akurat?

Dana yang diterima akan dihitung berdasarkan data yang ada di Dapodik. Jika data kurang akurat, dana yang cair otomatis berkurang. Perbaikan data hanya bisa dilakukan untuk periode berikutnya.

4. Apa sanksi jika terlambat melapor?

Telat 1 bulan: potongan 2 persen dana tahap berikutnya. Telat 2 bulan: potongan 3 persen. Telat 3 bulan atau lebih: potongan 4 persen. Keterlambatan parah bisa menyebabkan dana tidak cair sama sekali.

5. Apakah dana BOSP boleh dipakai untuk membangun gedung baru?

Tidak. Dana BOSP hanya untuk pemeliharaan ringan dan operasional. Pembangunan gedung baru atau renovasi berat harus menggunakan sumber dana lain seperti DAK atau APBD.

6. Kapan batas waktu update data Dapodik untuk penentuan dana?

Data ditarik per tanggal 31 Agustus tahun sebelumnya. Update data setelah tanggal tersebut tidak akan memengaruhi dana tahun berjalan.

7. Bisakah satu sekolah menerima lebih dari satu jenis dana BOSP?

Bisa. Sekolah bisa menerima dana reguler plus afirmasi (jika di daerah 3T) plus kinerja (jika berprestasi) sesuai ketentuan yang berlaku.